Mengulik Kisah Sukses Wakil Bupati Garut dalam "Launch Book" dan Bedah Buku Rekam Jejak Helmi Budiman

Di Tengah suasana yang sudah memanas saat penyampaian laporan pertanggungjawaban muncul suatu permasalahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dikarenakan mikrofon diserahkan kembali kepada Presma dan bukan kepada menteri berikutnya? Fakta bahwa sebab dari hal itu bisa terjadi karena ketidakhadiran dua mentri dalam kabinet, yaitu Menteri Ekonomi (Menko) dan Menteri Politik dan Hukum (Menpolhuk).

Setelah Presma menyampaikan klarifikasi terhadap apa yang terjadi —ketidakhadiran dua menteri tersebut. Salah seorang peserta musyawarah yang merupakan anggota SEMA mengusulkan: supaya laporan pertanggungjawaban kedua menteri tersebut tidak perlu ditindaklanjuti. Mengingat jikalaupun itu diserahkan kepada KWSB, maka ketika ada pertanyaan sudah jelas mereka tidak akan dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Dikarenakan mereka bukan perancang atau pelaksana dari program tersebut. Karena ketidakhadiran dua menteri tersebut, maka lahirlah keputusan dari forum musyawarah bahwa dalam kabinet DEMA kali ini terdapat dua menteri yang diberikan catatan merah.

Setelah selesainya penyampaian laporan pertanggungjawaban maka Presma saat itu dinyatakan sebagai demisioner bersama kabinetnya. Tim Aksara mewawancarai demisioner Presma beberapa hari berikutnya. Beliau memaparkan sebab mengapa Menko dan Menpolhuk tidak menghadiri laporan pertanggungjawaban.

“Sebelum acara dimulai sebetulnya informasi yang kita terima itu kalau dari Polhuk sendiri, Koordinator Polhuk-nya itu sedang berada di... apa ya... Sukabumi kalau nggak salah. Nanti saya konfirmasi lagi ya, satu daerah yang memang itu ada undangan. Selain daripada itu mungkin ada kepentingan pribadi juga tapi terlepas daripada itu ada juga memang undangan yang berkaitan dengan perlebarluasan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan itu dihadiri oleh beliau. Dan beliau tidak hadir lantaran salah satu alasannya itu gara-gara itu —undangan perlebarluasan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Adapun untuk Menko (Menteri Ekonomi) kita itu, belum bisa kita kontak sama sekali dari beberapa hari sebelumnya. Tidak taunya itu mungkin ada ganti baru dan saya dengar juga kabarnya ternyata beliau rusak HP-nya. Tapi nggak tahu ini benar atau tidak, ya ada beberapa orang yang bilang seperti itu karena nomornya tidak bisa dihubungi gitu.” Ucap demisioner Dema.

Demisioner ketua SEMA juga menanggapi mengenai dasar hukum terhadap sanksi yang diberikan kepada dua mentri kabinet.

 “Tidak ada aturan yang secara eksplisit membahas mengenai hal ini apakah akan disanksi secara jelas. Namun bisa ditambahkan jikalau disepakati oleh peserta musyawarah, dan aturan ini berlaku untuk seluruh pihak tanpa menyudutkan pihak manapun. Jadi jika ditanya landasan hukum yang tertulis, jelas tidak ada karena hal yang demikian kalau dicantumkan oleh SEMA ataupun panitia di awal sebelum penyerahan LPJ maka bisa disebut itu mencantumkan kepentingan SEMA ataupun panitia. Jadi tata tertib yang tidak diatur dalam draf persidangan bisa ditambahkan oleh peserta musyawarah atas persetujuan forum”. Ujarnya.

Ketidakhadiran menteri yang melaporkan pertanggungjawaban memicu perdebatan mengenai makna laporan itu sendiri. Seorang narasumber lainnya menekankan bahwa yang menjadi acuan bukan seberapa berhasilnya mereka melaksanakan tanggung jawab, tapi bagaimana mereka melaporkan pertanggungjawaban. “Laporan Pertanggungjawaban, bukan Laporan Keberhasilan.” Tegasnya.

Sidang laporan pertanggungjawaban berlangsung dengan dinamika forum yang cukup tajam dan penuh perdebatan. Salah satu narasumber menyebutkan bahwa, “Catatan utama kepemimpinan DEMA periode sebelumnya, khususnya Menpolhuk dan Menko, adalah kurangnya pemberian sosialisasi terhadap program kerja. Dampaknya, banyak mahasiswa yang tidak mengetahui program kerja yang mereka miliki. Selain itu, kurangnya eksistensi DEMA di kalangan mahasiswa, sehingga mahasiswa yang memiliki aspirasi tidak terkoordinir oleh DEMA dan tidak adanya inisiatif pada isu yang terjadi pada beberapa momentum.”

Salah satu anggota tim kontra dalam forum tersebut menegaskan bahwa ini akan menjadi catatan buruk bagi DEMA karena kepercayaan mahasiswa secara tidak langsung akan menurun akibat ketidakhadiran para menteri. Bahkan, upaya audiensi yang pernah dilakukan oleh HMPS PAI dengan membawa tiga tuntutan terkait

1. Respon yang jelas dari DEMA dalam menyikapi hal-hal yang diajukan oleh mahasiswa.

2. Uluran tangan langsung dari DEMA dalam merangkul setiap mahasiswa

3. Adanya konsistensi DEMA dalam menyikapi setiap isu di lingkungan kampus

"pun Qadarullah sampai akhir periode masih sama saja, tanpa tindak lanjut atau evaluasi yang nyata." Tegasnya.

Ketidakterasaan pergerakan atau program kerja DEMA kemarin mungkin bersumber dari kesalahan strategi dalam beradaptasi atau mengajak mahasiswa agar tertarik. Padahal, posisi Menpolhuk sangat krusial sebagai jantung organisasi untuk membangun narasi dan menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kegagalan dalam perencanaan atau pembuatan siasat agar para menteri bertanggung jawab melakukan tugas sebagaimana mestinya menjadi pembelajaran pahit bagi organisasi ke depannya.

Demisioner Ketua SEMA memberikan saran untuk kepemimpinan DEMA berikutnya, “Saran dari saya terhadap LPJ DEMA ini mungkin bisa dikatakan kita harus mengetahui dan menganalisis cara kerja internal DEMA ataupun pengelolaan DEMA itu sendiri, kinerjanya dan kontrolingnya, kenapa bisa dua menteri ini sebutlah kalau itu menghilang dari lane gitu yah. Untuk periode berikutnya saran saya mereka bisa melakukan wawancara terhadap kabinet DEMA sebelumnya bagaimana sistem pengelolaan mereka apakah sudah baik atau tidak, dan hal itu dapat dijadikan pelajaran supaya kedepannya tidak terjadi hal serupa”.

Langkah perbaikan ke depan menuntut bukti nyata terhadap realisasi program kerja untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa terhadap DEMA. Harapannya, kepengurusan DEMA selanjutnya mampu memberikan bukti konkret sehingga isu transparansi dan akuntabilitas bisa dikawal lebih baik.

Solusinya bisa terletak pada bagaimana pemimpin ke depannya mampu membuat para tasykil merasa suka dan terbuka terhadap beliau. Ketika internalisasi nilai itu berhasil, diyakini bahwa mau sesusah apapun, mahasiswa akan tetap membantu dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi. Semoga dengan ini bisa membuat skema atau birokrasi perkampusan menjadi lebih baik.

 

Penulis : Tim Redaktur Pelaksana Aksara

Editor : Pimpinan Redaksi Aksara